TINDAKAN HUKUM KEJAHATAN INTERNET

Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindakan (prilaku) seseorang dan masyarakat dimana akan ada sangsi bagi yang melanggar termasuk pelanggaran cybercrime. Hukum ini sering disebut sebagai “Cyberlaw”.

Cyberlaw adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhungungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pda saat online dan memasuki dunia cyber atau maya. Perkembangan Cyberlaw di Indonesia sendiri belum bisa dikatakan memenuhi kebutuhan peraturan yang ada mengingat keterbatasannya ahli yang menggeluti bidang tersebut dan semakin berkembangnya teknik dan instrumen cybercrime itu sendiri.

Pengaturan tindak pidana cyber di Indonesia juga dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Secara luas, tindak pidana cyber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan Sistem Elektronik. Itu artinya semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana Sistem Elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori tindak pidana cyber dalam arti luas. Demikian juga tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana maupun tindak pidana perbankan serta tindak pidana pencucian uang.

Akan tetapi, dalam pengertian yang lebih sempit, pengaturan tindak pidana cyber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Sama halnya seperti Convention on Cybercrimes, UU ITE juga tidak memberikan definisi mengenai cybercrimes, tetapi membaginya menjadi beberapa pengelompokkan yang mengacu pada Convention on Cybercrimes (Sitompul, 2012):

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:

a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dari:

  • Kesusilaan (Pasal 27 ayat [1] UU ITE).
  • Perjudian (Pasal 27 ayat [2] UU ITE).
  • Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat [3] UU ITE).
  • Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat [4] UU ITE).
  • Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat [1] UU ITE).
  • Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat [2] UU ITE).
  • Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE).

a. Dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE).

b. Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE).

2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:

a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik(Pasal 32 UU ITE).

b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (Pasal 33 UU ITE).

3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE).

4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE).

5. Tindak pidana tambahan (accessoir Pasal 36 UU ITE).

6. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).

Tindakan hukum yang menangani pencurian password dengan teknik fhishing berdasarkan sumber yang Kami ambil dari situs http://www.it.ums.ac.id yang diposting pada tanggal 14 Januari 2013, diakses pada tanggal 20 Maret 2013, 11:20 WIB

a.      Pasal 35 UU ITE tahun 2008

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik.

Hubungannya dengan Fhishing adalah ketika seseorang membuat, menciptakan, memanipulasi sebuah informasi website yang asli untuk dijadikan sarana Fhising, maka sudah dipastikan melanggar pasal ini.

b.      Pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 1-3

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau system elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengaman (cracking, hacking, illegal access). Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memebuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Hubungannya dengan Fhishing adalah ketika seorang telam berhasil mendapatkan sebuah otentikasi id dan atau password, maka jika id dan password tersebut digunakan untuk mengakses, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengaman dari komputer atau sistem korban maka sudah dipastikan melanggar pasal ini.

c.       Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Menurut Pasal 1 angka (8) Undang – Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program komputer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang intruksi-intruksi tersebut.

Sesuatu hal yang berkenaan dengan tindakan pemalsuan  dan jika pihak yang berhak atas barang yang dipalsukan tersebut menuntut maka pelanggaran pasal ini dapat dikenakan pada pelaku Fhishing sebagai pelanggaran hak intelektual.

 

Sumber :

http://www.lipi.go.id/intra/informasi/1250035982.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s